Hikmah Kasus Adelin Desak Perlunya Pemetaan Hutan

Putusan Pengadilan Negeri Sumatera Utara yang membebaskan tersangka pembalakan liar, Adelin Lis, baru-baru ini menguatkan kembali desakan perlunya pemetaan hutan agar tidak menimbulkan tafsir berbeda-beda tentang pemanfaatan nilai ekonomi sumber daya hutan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Mulfachri Harahap, Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, dalam diskusi bertajuk “Hutan Kau Babat, Kau Kubebaskan”, yang digelar di Jakarta, Sabtu pagi. Menurut kader Partai Bulan Bintang itu, putusan bebas terhadap Adelin Lis muncul akibat berbedaan persepsi antara Menteri Kehutanan MS Kaban dan para aparat penegak hukum soal definisi pembalakan liar.”Menteri Kehutanan menganggap pembalakan liar adalah pemotongan kayu di luar lokasi izin HPH atau HTI dan hukumannya hanya berupa sanksi administatif serta denda,” katanya, “Sementara para penegak hukum menilai aksi pembalakan liar harus ditindak dengan hukum pidana.”

Persoalan muncul ketika peta HPH dan HTI tidak diawasi penggunaannya secara ketat, sehingga tak jarang para pemegang izin membalak kayu di luar kawasan yang mereka kuasai hak gunanya.Selain lemahnya pemetaan dan pengawasan, Mulfachri mengusulkan agar masalah kerusakan hutan di Tanah Air juga ditangani dengan kegiatan penanaman atau reboisasi. “Terutama di kawasan aliran sungai, yang bila gundul sangat rawan longsor dan banjir,” ujar dia. Jika sudah ditanami ulang, masih kata Mufachri, pemerintah harus menegakkan fungsi pengawasannya.”Kita memang sudah perlu memanfaatkan teknologi canggih untuk mengawasi hutan, kalau memang diperlukan dana 50 juta dolar Amerika misalnya, kenapa tidak?! Daripada kita harus rugi miliaran dolar akibat hutan gundul dan bencana alam terkait rusaknya hutan,” tegas pria yang berasal dari partai politik yang sama dengan MS Kaban itu.

Berbicara di forum yang sama, Menteri Kehutanan menilai putusan bebas Adelin Lis sudah terlalu banyak diwarnai kepentingan politik.”Terlalu banyak orang yang melihat masalah dari jauh lalu berkomentar, mempolitisasi tanpa melihat masalah dengan baik,” kata Kaban. Ia membantah dugaan pihaknya berada di belakangan putusan bebas Adelin Lis, dan malah balik mempertanyakan mengapa jaksa penuntut masih menggunakan pasal yang sama kepada Adelin padahal tersangka lain terbukti bebas di pengadilan bila dijerat pasal kerugian negara.Adelin Lis yang dituntut JPU dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider enam bulan penjara itu merupakan pemilik dan Manager Keuangan PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan illegal logging (pembalakan liar) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara.

Dalam putusan yang dibacakan hakim secara bergantian itu disebutkan, terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara karena tidak menggunakan keuangan negara dalam melakukan penebangan kayu di Kabupaten Madina.Selain itu, menurut hakim, terdakwa terbukti telah membayar iuran Pemberdayaan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Majelis hakim menambahkan, terdakwa juga dinyatakan tidak terbukti melakukan pembalakan liar karena memiliki Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 805 Tahun 1999.Sedangkan hasil penelitian dari saksi ahli yang menyatakan adanya kerusakan tanah di lokasi PT KNDI dinyatakan meragukan karena penelitiannya hanya dilakukan selama satu hari. “Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bebas dan majelis hakim memerintahkan kepada JPU untuk membebaskan terdakwa dari tahanan serta merehabilitasi nama baik terdakwa,” kata hakim.

Sebelumnya, JPU yang diketuai Harli Siregar, SH menuntut Adelin Lis dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider enam bulan penjara.Adelin Lis didakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dan telah menyebabkan rusaknya hutan di Kabupaten Madina yang merupakan bagian dari paru-paru dunia.

Adelin Lis dianggap bersalah dan secara dakwaan primer dituduh melanggar hukum seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Sedangkan dalam dakwaan primer kedua, Adelin Lis dianggap bersalah dan dituduh melanggar hukum sesuai Pasal 50 ayat (2) junto Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 junto UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Menanggapi putusan bebas ini, kejaksaan mengajukan banding dan akan kembali menjerat Adelin kali ini dengan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang.

~ oleh lemankyoga pada November 18, 2007.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: